Indonesia Casual Discussion Warkop Indonesia

[Lordimperator]

Now that we chose PPA, I hope that we don't pick Mogami class, both are rather similar in size but PPA is more capable.
If Japan want to offer their alutsista then they should offer something else.

CG Cutter?

 

[schuimpjes]

https://twitter.com/i/web/status/1775801545214545983

 

[Gary]

Japan's offering aren't that competitive in price compared to similar analogues from Europe, Turkish or SK.

But good to know the GCAP is greenlighted for export. Maybe one day when air force decided to go 6th gen it'll come handy

 

[Gary]

View attachment 67094 View attachment 67095

Selama ini pola pengadaan pasti selalu diarahkan untuk 'melengkapi' tapi ga pernah ada pola pengadaan dimana atrisi dalam perang masuk kedalam pertimbangan pembelian.

Kalau perang skala besar yonkav yonkav TNI bisa berubah jadi kompi dalam beberapa bulan.

 

[Lordimperator]

AL Denmark kena masalah lagi

https://twitter.com/i/web/status/1775884624423530516

 

[schuimpjes]

Japan to take part in AUKUS 'Pillar 2', America's ambassador to Japan tells Wall Street Journal - ABC News

amp.abc.net.au

This already talked about by CSIS. Instead for Japanese industries of just chasing JSDF advancement, this paper looking for more integrated advancement for all like minded countries in the region.

 

[Lordimperator]

https://twitter.com/i/web/status/1775901175696798190

 

[Umigami]

https://twitter.com/i/web/status/1775901175696798190

Tugas pertamanya Prabs kalau mau lanjut shopping spree ya jadiin paling gak 1.5 - 2 %

 

[NEKO]

Perlu banget IKN dikasih land based AShM?
Kok ini perencanannya kek gini ya?
"Kekuatan Ideal di IKN" dan ibaratnya di IKN harus ada semua, ibaratnya TNI mini ada semua disitu.
Seharusnya perencanannya adalah "Kekuatan Ideal yang dibutuhkan untuk menjaga IKN" jadi gak harus semua ada di IKN tapi secara overall berkontribusi menjaga IKN. Gak harus pertahan terpusat di IKN itu sendiri tapi lebih baik berlapis mulai dari diluar ZEE.

Contoh untuk land based AShM bisa ditaruh di paling utara Kalimantan (sisi timur dan barat), Natuna dan Sulawesi bagian utara-barat , kepulauan bali-Nusatengara dst untuk koridor selatan dll untuk menutup jalur masuk maritim menuju IKN, soalnya IKN berada di wilayah dalam/tengah. Dari pada ditunggu di IKN kenapa gak dicegah masuk saja?

Pespur juga jangan ditimbun di IKN, alangkah baiknya disebar di Kalimantan (tapi ada juga khusus untuk IKN).

Jangan fokus IKN diinvasi, tapi untuk IKN fokus ke arah pertahanan dari serangan jarak jauh/sulit diatasi (rudal balistik + rudal jelajah, drone - glide bomb - loitering munitions, stealth fighter + bomber)
Untuk menghadapi kalau adanya invasi, maka harus dihadapi jauh dari IKN.

Cuman recehan ane aja sih.

 

[satria]

Radar-Kapal Perang Raksasa

Produk Perang Canggih Made in RI: Radar-Kapal Perang Raksasa

Mulai dari radar perang canggih hingga kapal perang besar saat ini sedang dikembangkan oleh Holding BUMN Pertahanan DEFEND ID.

finance.detik.com

 

[Lordimperator]

Radar-Kapal Perang Raksasa

Produk Perang Canggih Made in RI: Radar-Kapal Perang Raksasa

Mulai dari radar perang canggih hingga kapal perang besar saat ini sedang dikembangkan oleh Holding BUMN Pertahanan DEFEND ID.

finance.detik.com

Lmao, nanti FCS FMP buatan Havelsan diakuin

 

[satria]

Lmao, nanti FCS FMP buatan Havelsan diakuin

judulnya aja udah bombamtis, males kalo orang kita suka besar2in karyanya , kadang suka beda dengan hasilnya ...

 

[Gary]

Perlu banget IKN dikasih land based AShM?
Kok ini perencanannya kek gini ya?
"Kekuatan Ideal di IKN" dan ibaratnya di IKN harus ada semua, ibaratnya TNI mini ada semua disitu.
Seharusnya perencanannya adalah "Kekuatan Ideal yang dibutuhkan untuk menjaga IKN" jadi gak harus semua ada di IKN tapi secara overall berkontribusi menjaga IKN. Gak harus pertahan terpusat di IKN itu sendiri tapi lebih baik berlapis mulai dari diluar ZEE.

Contoh untuk land based AShM bisa ditaruh di paling utara Kalimantan (sisi timur dan barat), Natuna dan Sulawesi bagian utara-barat , kepulauan bali-Nusatengara dst untuk koridor selatan dll untuk menutup jalur masuk maritim menuju IKN, soalnya IKN berada di wilayah dalam/tengah. Dari pada ditunggu di IKN kenapa gak dicegah masuk saja?

Pespur juga jangan ditimbun di IKN, alangkah baiknya disebar di Kalimantan (tapi ada juga khusus untuk IKN).

Jangan fokus IKN diinvasi, tapi untuk IKN fokus ke arah pertahanan dari serangan jarak jauh/sulit diatasi (rudal balistik + rudal jelajah, drone - glide bomb - loitering munitions, stealth fighter + bomber)
Untuk menghadapi kalau adanya invasi, maka harus dihadapi jauh dari IKN.

Cuman recehan ane aja sih.

Sebenarnya nih ya kalau boleh jujur. Ngeliat plan besar-besaran buat pertahanan IKN gua jadi mikir...

Entar IKN pas udah jadi, realistisnya berapa sih jumlah penduduk yang bakal realistis mampu afford rumah disana? Ga yakin gua populasinya bakal tembus 50.000, sementara di seluruh Indonesia ada kota kota besar yang populasi nya udah jutaan kayak Medan, Palembang, Batam, Surabaya, Semarang dst yang pertahanan udara nya minimalis atau non existent sama sekali.

 

[NEKO]

Sebenarnya nih ya kalau boleh jujur. Ngeliat plan besar-besaran buat pertahanan IKN gua jadi mikir...

Entar IKN pas udah jadi, realistisnya berapa sih jumlah penduduk yang bakal realistis mampu afford rumah disana? Ga yakin gua populasinya bakal tembus 50.000, sementara di seluruh Indonesia ada kota kota besar yang populasi nya udah jutaan kayak Medan, Palembang, Batam, Surabaya, Semarang dst yang pertahanan udara nya minimalis atau non existent sama sekali.

Boleh buat rumah di IKN gak ya? Kan milik negara kan ya tanahnya? Sewa apartemen mungkin? Beli perumahan dari BUMN? Kalo dibikin los bakaln langsung mbludak penduduknya yakin, pada pindah n mbangun apa saja semau yang punya tanah.
Tapi kalau terkontrol bakalan lebih tertata dan terencana tapi ya penduduknya bakal lama untuk nambah.


Ane penasaran nanti kalau udah jadi bakalan bisa "hidup" apa engga kotanya, soalnya ini adalah kota yang "dirancang" bukan kota yang "tumbuh" seiring berjalannya waktu.
Contoh mau dari kota kecil sampai Jakarta itu kesannya "hidup", kalau kita mau cari apa ato mau butuh apa itu selalu ada mulai dari: toko kelontong, kos2an, burjo, fotocopyan, laundry, pasar tradisional, bengkel, tempat makan, tukang cukur, toko2 dan tukang2 lainnya mereka otomatis ada untuk mengikuti kebutuhan publik jadi mereka itu secara natural ada gitu dan juga tersebar. Dijakarta juga gak cuman gedung2 tingkat aja, ada juga unsur2 penopang kehidupan mulai dari lapak kaki lima. Karena yang tinggal di kota2 tersebut tidak hanya orang2 kaya saja yang jabatannya manajer, dirut dll. Tapi juga sekelas OB, tukang sapu dll.

Kalau semua serba mahal serba high end luxury, serba orang kaya itu kota bisa "hidup" gak? Tanpa adanya pekerja2 dan orang2 biasa.

Moga2 tetep juga diperhitungkan untuk hal2 tersebut.

 

[Gary]

Boleh buat rumah di IKN gak ya? Kan milik negara kan ya tanahnya? Sewa apartemen mungkin? Beli perumahan dari BUMN? Kalo dibikin los bakaln langsung mbludak penduduknya yakin, pada pindah n mbangun apa saja semau yang punya tanah.
Tapi kalau terkontrol bakalan lebih tertata dan terencana tapi ya penduduknya bakal lama untuk nambah.

Kalaupun boleh, IKN kayaknya bakalan sulit n mahal buat rata-rata penduduk Indonesia untuk ngebeli tanahnya buat hak guna bangunan dan pembangunan pemukiman bukannya sekrang lebih difokuskan untuk PNS, TNI dan POLRI yang bakal direlokasi kesana ?

Ane penasaran nanti kalau udah jadi bakalan bisa "hidup" apa engga kotanya, soalnya ini adalah kota yang "dirancang" bukan kota yang "tumbuh" seiring berjalannya waktu.
Contoh mau dari kota kecil sampai Jakarta itu kesannya "hidup", kalau kita mau cari apa ato mau butuh apa itu selalu ada mulai dari: toko kelontong, kos2an, burjo, fotocopyan, laundry, pasar tradisional, bengkel, tempat makan, tukang cukur, toko2 dan tukang2 lainnya mereka otomatis ada untuk mengikuti kebutuhan publik jadi mereka itu secara natural ada gitu dan juga tersebar. Dijakarta juga gak cuman gedung2 tingkat aja, ada juga unsur2 penopang kehidupan mulai dari lapak kaki lima. Karena yang tinggal di kota2 tersebut tidak hanya orang2 kaya saja yang jabatannya manajer, dirut dll. Tapi juga sekelas OB, tukang sapu dll.

Kalau semua serba mahal serba high end luxury, serba orang kaya itu kota bisa "hidup" gak? Tanpa adanya pekerja2 dan orang2 biasa.

Moga2 tetep juga diperhitungkan untuk hal2 tersebut.

Kota terencana yang berhasil kayak Abuja, itu justru kebalikan dari IKN, pemerintah cukup bangun seperlunya aja, sisanya pendatang yang hidupin kotanya + pertumbuhan penduduk Nigeria itu emang gila-gilaan sih, sementara Indonesia udah mulai melambat pertumbuhan penduduknya.

Gimana mau buat penunjang, kalau lahan untuk tinggal aja ga bakal kebeli, ga yakin gua yang gajinya UMR atau diatas UMR dikit bisa ngebeli hak guna bangunan disana + emang ada yang mau gitu ? Kalau merantau ya lebih baik ke Jakarta atau Ibukota provinsi yang market nya udah jelas.

Kalau lu mau jual bakso kaki lima, emang siapa yang mau beli disana ? Lah warteg aja ga dibolehin, udah jelas ini bukan untuk mayoritas rakyat RI

Warteg Dilarang di IKN Karena Dianggap Kotor, Bos Warteg Tak Terima

Pengusaha Warung Tegal alias Warteg tak setuju dengan pernyataan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang melarang izin usaha warteg di sekitar proyek Ibu Kota Nusantara (IKN)

www.liputan6.com

 

[NEKO]

Kalaupun boleh, IKN kayaknya bakalan sulit n mahal buat rata-rata penduduk Indonesia untuk ngebeli tanahnya buat hak guna bangunan dan pembangunan pemukiman bukannya sekrang lebih difokuskan untuk PNS, TNI dan POLRI yang bakal direlokasi kesana ?





Kota terencana yang berhasil kayak Abuja, itu justru kebalikan dari IKN, pemerintah cukup bangun seperlunya aja, sisanya pendatang yang hidupin kotanya + pertumbuhan penduduk Nigeria itu emang gila-gilaan sih, sementara Indonesia udah mulai melambat pertumbuhan penduduknya.

Gimana mau buat penunjang, kalau lahan untuk tinggal aja ga bakal kebeli, ga yakin gua yang gajinya UMR atau diatas UMR dikit bisa ngebeli hak guna bangunan disana + emang ada yang mau gitu ? Kalau merantau ya lebih baik ke Jakarta atau Ibukota provinsi yang market nya udah jelas.

Kalau lu mau jual bakso kaki lima, emang siapa yang mau beli disana ? Lah warteg aja ga dibolehin, udah jelas ini bukan untuk mayoritas rakyat RI

Warteg Dilarang di IKN Karena Dianggap Kotor, Bos Warteg Tak Terima

Pengusaha Warung Tegal alias Warteg tak setuju dengan pernyataan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang melarang izin usaha warteg di sekitar proyek Ibu Kota Nusantara (IKN)

www.liputan6.com

Dengan mempertimbangkan bahwa IKN perlu untuk "hidup" dan untuk itu perlu hal2 kecil tersebut(pelaku ekonomi kecil khas Indonesia) namun tetap memperhatikan grand plan IKN untuk menjadi kota yang maju, bersih, modern, canggih, tertata, megah, forest city, dsb. Kenapa gak dibolehin aja? Dengan pengaturan ketat?

Sebuah kota akan membutuhkan Residential area (R), Commercial area (C) dan Business area (B). Untuk instansi dan pemerintahan gak ane bahas.
Kalau perencanannya adalah BCR dipisah seluruhnya, menurut saya tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia. Jangan sampai seperti di Amerika, kalau misal disini contohnya saat malam hari ingin beli obat sakit kepala/kopi/mi instan harus mengendarai mobil beberapa km ke toko. Masak cuman mau perlu apa gitu harus keujung sebelah kota, terus mau apa lagi ke ujung yang lainnya?
Mau belanja buat masak harus pergi jauh? Lebih cocok juga ke warung sebelah.

Karena itu menurut saya mending untuk C boleh diisi pelaku bisnis kecil tapi harus terkontrol, tidak boleh diluar wilayah C. Terus pembagian wilayahnya adalah wilayah C ukuran kecil diselipkan diantara area R jadi nantinya: R C R C R C R.
Kita sudah punya sistem yang bisa dipakai dan tinggal diupgrade, kampung. Di kampung/perumahan/mau disebut unit, harus dapat mengakses area C kecil(isinya bisnis yang paling dibutuhkan tiap hari) dengan cepat, jalan kaki juga bisa dan gak jauh. Untuk yang lebih lengkap bisa ke area C pusat yang lebih besar bisa dibilang pasar pusat.

Untuk area B mau dibikin full luxury terserah, tapi perlu juga diselipin area C, tapi tingkatannya juga luxury. Kalau warga IKN ingin plesiran tinggal ke area B/C pusat. C kecil = menunjang dan memenuhi kebutuhan harian.

Kalau gak gitu ntar yang mau difokuskan untuk area R bakal menjamur muncul toko2 klontong dll karena emang dibutuhkan, kenapa gak dikontrol saja?

Jangan sampai IKN jadi kota mati kek Naypyidaw, IKN harus jadi kota untuk mayoritas(rakyat pada umumnya) bukan minoritas(segelintir orang dengan kantung tebal). IKN juga bakalan butuh banyak kerah biru kok, Kalo mereka kesulitan hidup di IKN apa mereka harus tinggal diluar IKN dan kerjanya di IKN?

 

[satria]

Jangan sampai IKN jadi kota mati kek Naypyidaw, IKN harus jadi kota untuk mayoritas(rakyat pada umumnya) bukan minoritas(segelintir orang dengan kantung tebal). IKN juga bakalan butuh banyak kerah biru kok, Kalo mereka kesulitan hidup di IKN apa mereka harus tinggal diluar IKN dan kerjanya di IKN?

Teorinya sih begitu, spt yg diungkap Ridwan Kamil, kalo sepi kotanya berarti gagal ... pelaksanannya ga tau juga gimana ...

 

[schuimpjes]

Tempo article from 2013 about Ali Moertopo’s Opsus involvement in Act of Free Choice 1969 based on New York Agreement with UN also involved that resulted in recognition that West Papua as part of Indonesia.

The budget for this Opsus operation was creatively collected from jadi centeng (security guarantor/penjamin keamanan) for businessman Jerry Sumendap’s smuggling operations.

Ngomong aja ini pengusahanya binaan “orang kuat (Jalan) Raden Saleh” udah pada takut otoritas-otoritas yang ada, gak berani ngapa-ngapain wkwk. Abuse of power sama absence of rule of law jadi satu.

 

[Umigami]

10%????!
Gile bree

 

[satria]

10%????!
Gile bree

Hahahaha ... ini orang mah pro eropa, makanya slalu anti barang slain dari eropa

kalo kemhan serius mah , bank Exim bisa ko nalangin tu barang, apalagi 02 menang, smua bisa diatur,
palingan jumlahnya menurun atau di cicil pembeliannya ...