Indonesia Casual Discussion Warkop Indonesia

[chibiyabi]

Ya pilih F15 lah, TBM di MEF aja gak masuk perasaan.

as said some days a go by military personel, TBM coming soon, then contract already efective right. remember most of weapons purchased from turky using third party money, excalibur.

 

[Lordimperator]

So it's around 2 billion then,
- Mirage 2000 (730 million USD)
- AEW&C (800 million USD)
- Khan + trisulla (539 million USD)

ayo ada lagi yang mau masuk tumbal?

Submarine and submarine rescue cant be sacrificed.

 

[Umigami]

how about to pause rafale batch 3 ?

ya tergantung bisa gak tuh lobby Paris, tapi kayaknya susah.

 

[Umigami]

Submarine and submarine rescue cant be sacrificed.

DON'T

 

[Umigami]

as said some days a go by military personel, TBM coming soon, then contract already efective right. remember most of weapons purchased from turky using third party money, excalibur.

Yaudahlah...

PLN Mirage itu buat Missiles Rafale dan F16 aja. AEW&C lanjutin aja walau cuma dapat sebiji E7, biar Boeing gak terlalu kecewa,

 

[satria]

as said some days a go by military personel, TBM coming soon, then contract already efective right. remember most of weapons purchased from turky using third party money, excalibur.

08 idea ko dilawan )

 

[satria]

Yaudahlah...

PLN Mirage itu buat Missiles Rafale dan F16 aja. AEW&C lanjutin aja walau cuma dapat sebiji E7, biar Boeing gak terlalu kecewa,

jgn harap banyak kalo pesanan 08 dibatalin, mendingan pikir budget 2025, siapa yang jadi presidennya

sampai sekarang yang tau militer se powerful 08 blum ada , makanya jangan harap bisa jegal termasuk Jokowi pun ikut ideanya.

 

[Gary]

IMO, bodoh lah kita lebih milih f15 daripada khan, pertahanan blum siap mo ikutan nyerang ...

Semua rudal balistik itu senjata offensif, kalau bisa pesawat ya kenapa harus bertumpu sama rudal balistik, kecuali rudalnya di luar batas MTCR.

 

[Umigami]

jgn harap banyak kalo pesanan 08 dibatalin, mendingan pikir budget 2025, siapa yang jadi presidennya

sampai sekarang yang tau militer se powerful 08 blum ada , makanya jangan harap bisa jegal termasuk Jokowi pun ikut ideanya.

Bukannya F15 itu juga prioritas dan hasil kerjanya 08. Dan 08 mintanya 35 milyar, dapatnya 25 milyar, berarti tetap aja Jokowi punya final say kan....

 

[satria]

Bukannya F15 itu juga prioritas dan hasil kerjanya 08. Dan 08 mintanya 35 milyar, dapatnya 25 milyar, berarti tetap aja Jokowi punya final say kan....

prioritas ada di tangan 08 bro, makanya kmaren 08 minta dana tambahan di bogor dan Jokowi ngasinya sesuai kemampuan SM .. mungkin F15 ,bisa juga yang lain ... yang mana akhirnya kputusan ada di tangan 08 ...

Semua rudal balistik itu senjata offensif, kalau bisa pesawat ya kenapa harus bertumpu sama rudal balistik, kecuali rudalnya di luar batas MTCR.

ini hanya opini gw bro, lebih baik perbanyak rudal pertahanan daripada pesawat premium, lebih setuju kalo semua pesawat tempur yang ada bisa nembak rudal jarak jauh daripada nambah pesawat mahal tapi blum bisa nambah rudal atau ga dapet ijin karena alasan klasik yang ga jelas ...

 

[this is crunch]

https://twitter.com/i/web/status/1734377475806056717

Ayo, ada yang mau ditumbal?

wait....
apa yang dia bilang berkontradiksi ama ucapannya sendiri.

Menilik Belanja Pertahanan Via Pinjaman Luar Negeri Tahun Ini

Dari tahun 2021 hingga sekarang, Menteri Keuangan telah lima kali menerbitkan Penetapan Sumber Pembiayaan (PSP).

www.cnbcindonesia.com

Pada Minimum Essential Force (MEF) tahap ketiga yakni periode 2020-2024, pemerintah mengalokasikan Pinjaman Luar Negeri (PLN) senilai US$ 20,7 miliar untuk modernisasi kekuatan pertahanan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan. Alokasi tersebut meningkat hampir tiga kali lipat dari alokasi PLN pada MEF tahap kedua pada kerangka waktu 2015-2019 yang hanya sebesar US$ 7,7 miliar.

Pada tahun 2021, PSP terbit dua kali, yaitu pertama sebesar US$ 5,8 miliar dan kedua senilai US$ 1,8 miliar. Dengan terbitnya PSP 2021, khususnya PSP pertama, Kemenhan dapat mewujudkan kontrak akuisisi penting seperti jet tempur Rafale, pesawat angkut A400M, radar Ground Control Interceptor GM403 dan rudal pertahanan udara jarak sedang

Pada tahun anggaran 2022, Menteri Keuangan kembali menerbitkan PSP sebanyak tiga kali dan hal ini merupakan suatu rekor tersendiri. PSP pertama pada tahun ini hanya bernilai US$ 805 juta yang mayoritas diperuntukkan bagi program refurbishment sejumlah kapal perang TNI Angkatan Laut yang akan dilaksanakan di dalam negeri. Penerbitan PSP kedua sejumlah US$ 4,4 miliar menjadi lebih menarik karena di dalamnya terdapat pembiayaan lanjutan untuk pesawat tempur Rafale.

Sedangkan pada penerbitan PSP ketiga sebesar US$ 1,5 miliar, program yang menonjol adalah akuisisi MALE UAV beserta amunisinya dari Turki untuk TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara, selain pembelian CN235 dan N219 untuk TNI Angkatan Darat.

Tidak semua kegiatan dalam DRPPLN/DKK 2021 yang diajukan oleh Kementerian PPN/Bappenas dapat dipenuhi oleh Menteri Keuangan lewat penerbitan PSP 2021.

Namun, sebagian kegiatan DRPPLN/DKK 2021 diakomodasi oleh Menteri Keuangan pada penerbitan dua PSP pertama pada tahun anggaran 2022. Total terdapat US$ 340,4 juta pada dua PSP 2022 yang berasal dari DRPPLN/DKK 2021, seperti kegiatan upgrade pesawat tempur Su-27 dan Su-30, aktivitas overhaul Su-27 dan Su-30 dan pengadaan submarine rescue vehicle system.

Apakah rencana pembelian kapal fregat dan kapal selam akan masuk dalam DRPPLN/DKK 2023? Menurut data, selama dua tahun terakhir penerbitan PSP telah menyerap US$ 14,5 miliar dari alokasi US$ 20,7 miliar yang disediakan hingga tahun anggaran 2024.

Sisa alokasi PSP yang tersedia hingga 2024 adalah US$ 6,2 miliar, di mana pengadaan kapal fregat FREMM dan kapal selam seperti kelas Scorpene akan bersumber dari sana. Sangat mungkin pula PSP 2023, apabila diterbitkan oleh Menteri Keuangan, akan mengakomodasi pula usulan DRPPLN/DKK 2022 yang belum terpenuhi.

Dalam perkembangan terakhir, Menteri Pertahanan telah mengusulkan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas mengenai usulan tambahan anggaran PLN sebesar US$ 5 miliar. Apabila hal demikian disetujui oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan, maka total alokasi PLN 2024-2024 akan menjadi US$ 25,7 miliar. Pertanyaannya adalah apakah masih tersedia ruang fiskal untuk penambahan PLN bagi Kemenhan?

 

[Afif]

Khan Trisula more than 500 mil euros total, with Trisula alone priced 460 mil usd.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0fVb6AWv7Eoi8dF7nYJrLb8a2io2kTL1RvBvDTRTantUd83NYf9Xj3v68tnq4QMkl&id=1142532878&mibextid=Nif5oz

How many batteries of Trisula? two or four?

 

[this is crunch]

wait....
apa yang dia bilang berkontradiksi ama ucapannya sendiri.

Menilik Belanja Pertahanan Via Pinjaman Luar Negeri Tahun Ini

Dari tahun 2021 hingga sekarang, Menteri Keuangan telah lima kali menerbitkan Penetapan Sumber Pembiayaan (PSP).

www.cnbcindonesia.com

Pada Minimum Essential Force (MEF) tahap ketiga yakni periode 2020-2024, pemerintah mengalokasikan Pinjaman Luar Negeri (PLN) senilai US$ 20,7 miliar untuk modernisasi kekuatan pertahanan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan. Alokasi tersebut meningkat hampir tiga kali lipat dari alokasi PLN pada MEF tahap kedua pada kerangka waktu 2015-2019 yang hanya sebesar US$ 7,7 miliar.

Pada tahun 2021, PSP terbit dua kali, yaitu pertama sebesar US$ 5,8 miliar dan kedua senilai US$ 1,8 miliar. Dengan terbitnya PSP 2021, khususnya PSP pertama, Kemenhan dapat mewujudkan kontrak akuisisi penting seperti jet tempur Rafale, pesawat angkut A400M, radar Ground Control Interceptor GM403 dan rudal pertahanan udara jarak sedang

Pada tahun anggaran 2022, Menteri Keuangan kembali menerbitkan PSP sebanyak tiga kali dan hal ini merupakan suatu rekor tersendiri. PSP pertama pada tahun ini hanya bernilai US$ 805 juta yang mayoritas diperuntukkan bagi program refurbishment sejumlah kapal perang TNI Angkatan Laut yang akan dilaksanakan di dalam negeri. Penerbitan PSP kedua sejumlah US$ 4,4 miliar menjadi lebih menarik karena di dalamnya terdapat pembiayaan lanjutan untuk pesawat tempur Rafale.

Sedangkan pada penerbitan PSP ketiga sebesar US$ 1,5 miliar, program yang menonjol adalah akuisisi MALE UAV beserta amunisinya dari Turki untuk TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara, selain pembelian CN235 dan N219 untuk TNI Angkatan Darat.

Tidak semua kegiatan dalam DRPPLN/DKK 2021 yang diajukan oleh Kementerian PPN/Bappenas dapat dipenuhi oleh Menteri Keuangan lewat penerbitan PSP 2021.

Namun, sebagian kegiatan DRPPLN/DKK 2021 diakomodasi oleh Menteri Keuangan pada penerbitan dua PSP pertama pada tahun anggaran 2022. Total terdapat US$ 340,4 juta pada dua PSP 2022 yang berasal dari DRPPLN/DKK 2021, seperti kegiatan upgrade pesawat tempur Su-27 dan Su-30, aktivitas overhaul Su-27 dan Su-30 dan pengadaan submarine rescue vehicle system.

Apakah rencana pembelian kapal fregat dan kapal selam akan masuk dalam DRPPLN/DKK 2023? Menurut data, selama dua tahun terakhir penerbitan PSP telah menyerap US$ 14,5 miliar dari alokasi US$ 20,7 miliar yang disediakan hingga tahun anggaran 2024.

Sisa alokasi PSP yang tersedia hingga 2024 adalah US$ 6,2 miliar, di mana pengadaan kapal fregat FREMM dan kapal selam seperti kelas Scorpene akan bersumber dari sana. Sangat mungkin pula PSP 2023, apabila diterbitkan oleh Menteri Keuangan, akan mengakomodasi pula usulan DRPPLN/DKK 2022 yang belum terpenuhi.

Dalam perkembangan terakhir, Menteri Pertahanan telah mengusulkan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas mengenai usulan tambahan anggaran PLN sebesar US$ 5 miliar. Apabila hal demikian disetujui oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan, maka total alokasi PLN 2024-2024 akan menjadi US$ 25,7 miliar. Pertanyaannya adalah apakah masih tersedia ruang fiskal untuk penambahan PLN bagi Kemenhan?

Nah karena tambahan $5 Bil udah di acc tanpa disebutin program apa, berarti dia blank cheque dong?

edit* tambahan, ya sebenernya ngga tepat juga disebut blank cheque, MoF juga pasti udah nge acc anggaran demikian buat program tertentu, mungkin aja buat Eagle 2

tambahan lagi, dulu AH bilang kan PSP FREMM tu namanya PSP Fregat Sejenis FREMM, jadi ada kemungkinan emang di divert buat PPA akhirnya.

tambahan lainnya, sebenernya awalnya akupun bingung, MoD minta 35 bil, dikasi 25 bil, trs AH bilang Eagle 2 sama PPA harus numbalin program lain, jadi asumsi kita 25 bil tadi udah penuh dan teralokasi semua sehingga ga cukup ruang buat Eagle 2 sama PPA

Eh padahalmah kan beda lagi ceritanya

jujur awalnya aku suudzon besar ama MoF, kok gini si gabecus banget, eh ternyata hahaha, ada aja orang orang yang mempermainkan ini.

 

[this is crunch]

enak banget dia ngegiring opini orang, we was worried for nothing. hadeh..

 

[Gary]

ini hanya opini gw bro, lebih baik perbanyak rudal pertahanan daripada pesawat premium, lebih setuju kalo semua pesawat tempur yang ada bisa nembak rudal jarak jauh daripada nambah pesawat mahal tapi blum bisa nambah rudal atau ga dapet ijin karena alasan klasik yang ga jelas ...

Sebenarnya sih setuju2 aja, tapi menurutku kalo ngomong rudal pertahanan yang muncul di pikiran ya rudal anti kapal berbasis pantai atau rudal SAM, bukan rudal balistik a-la Khan.

Kalau tujuannya adalah payload delivery ya lebih mending pakai pesawat (model apapun), tapi kalo rudal yang orientasi-nya lebih ke defensif ya kayaknya Khan ga masuk konsiderasi karena rudal balistik apapun lebih masuk kategori senjata offensif .

Rudal pertahanan yang muncul di pikiran ya kayak gini :

atau ini

 

[satria]

Sebenarnya sih setuju2 aja, tapi menurutku kalo ngomong rudal pertahanan yang muncul di pikiran ya rudal anti kapal berbasis pantai atau rudal SAM, bukan rudal balistik a-la Khan.

Kalau tujuannya adalah payload delivery ya lebih mending pakai pesawat (model apapun), tapi kalo rudal yang orientasi-nya lebih ke defensif ya kayaknya Khan ga masuk konsiderasi karena rudal balistik apapun lebih masuk kategori senjata offensif .

Rudal pertahanan yang muncul di pikiran ya kayak gini :

atau ini

my bad bro , sangkain Khan or trisula termasuk rudal pertahanan ... intinya sama bro sekelas neptune yang TNI AL dulu pengen ...

 

[Gary]

How many batteries of Trisula? two or four?

From the Facebook rumour, the contracted ads 400 trisula will be 2 batteries for batch 1, while batch 2 is in planning phase/ not yet given contract. Each battery 2 satbak, each satbak consists of 2 launchers.
More or less same like on the Anmdt posted
Post in thread 'Indo Defence Expo 2022' https://defencehub.live/threads/indo-defence-expo-2022.15520/post-225384

Source

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02S49hzhPqBX8nNnVUXUMS5odJ6kyJi5fKjdoDX7yBDckXEcKqSoat6GSZoVBV38EAl&id=1142532878&sfnsn=wiwspmo&mibextid=RUbZ1f

Not bad lah for starter, hopefully there will be repeat order.

 

[Gary]

my bad bro , sangkain Khan or trisula termasuk rudal pertahanan ... intinya sama bro sekelas neptune yang TNI AL dulu pengen ...

Sebenarnya sih berharap dalam fase sekarang udah fruitless, yaelah kyk MoD mau aja berubah pikiran sekarang.

Tapi kalo aku sebenarnya setuju sih, $10B+ dianggarkan buat F-15EX kayaknya masih banyak yang harus dibenahi. TNI AU masih harus nambah jumlah baterai NASAMS, nambah stok munisi presisi, memperlengkapi infrastruktur radar , TNI AL nambah lagi stok rudal anti kapal, memperlengkapi kapal-kapal yang belum ada VLS dsb.

===============

Solusi formil sih dari dulu simple, perbanyak F-16 (yang bekas pakai pun oke), jangan yang aneh-aneh, pengeluaran lebih baik ke penambahan + upgrade F-16 yang ada + stocking munisi dan spare part. Tapi yah gitulah, nobody here pulls the string

 

[Lordimperator]

wait....
apa yang dia bilang berkontradiksi ama ucapannya sendiri.

Menilik Belanja Pertahanan Via Pinjaman Luar Negeri Tahun Ini

Dari tahun 2021 hingga sekarang, Menteri Keuangan telah lima kali menerbitkan Penetapan Sumber Pembiayaan (PSP).

www.cnbcindonesia.com

Pada Minimum Essential Force (MEF) tahap ketiga yakni periode 2020-2024, pemerintah mengalokasikan Pinjaman Luar Negeri (PLN) senilai US$ 20,7 miliar untuk modernisasi kekuatan pertahanan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan. Alokasi tersebut meningkat hampir tiga kali lipat dari alokasi PLN pada MEF tahap kedua pada kerangka waktu 2015-2019 yang hanya sebesar US$ 7,7 miliar.

Pada tahun 2021, PSP terbit dua kali, yaitu pertama sebesar US$ 5,8 miliar dan kedua senilai US$ 1,8 miliar. Dengan terbitnya PSP 2021, khususnya PSP pertama, Kemenhan dapat mewujudkan kontrak akuisisi penting seperti jet tempur Rafale, pesawat angkut A400M, radar Ground Control Interceptor GM403 dan rudal pertahanan udara jarak sedang

Pada tahun anggaran 2022, Menteri Keuangan kembali menerbitkan PSP sebanyak tiga kali dan hal ini merupakan suatu rekor tersendiri. PSP pertama pada tahun ini hanya bernilai US$ 805 juta yang mayoritas diperuntukkan bagi program refurbishment sejumlah kapal perang TNI Angkatan Laut yang akan dilaksanakan di dalam negeri. Penerbitan PSP kedua sejumlah US$ 4,4 miliar menjadi lebih menarik karena di dalamnya terdapat pembiayaan lanjutan untuk pesawat tempur Rafale.

Sedangkan pada penerbitan PSP ketiga sebesar US$ 1,5 miliar, program yang menonjol adalah akuisisi MALE UAV beserta amunisinya dari Turki untuk TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara, selain pembelian CN235 dan N219 untuk TNI Angkatan Darat.

Tidak semua kegiatan dalam DRPPLN/DKK 2021 yang diajukan oleh Kementerian PPN/Bappenas dapat dipenuhi oleh Menteri Keuangan lewat penerbitan PSP 2021.

Namun, sebagian kegiatan DRPPLN/DKK 2021 diakomodasi oleh Menteri Keuangan pada penerbitan dua PSP pertama pada tahun anggaran 2022. Total terdapat US$ 340,4 juta pada dua PSP 2022 yang berasal dari DRPPLN/DKK 2021, seperti kegiatan upgrade pesawat tempur Su-27 dan Su-30, aktivitas overhaul Su-27 dan Su-30 dan pengadaan submarine rescue vehicle system.

Apakah rencana pembelian kapal fregat dan kapal selam akan masuk dalam DRPPLN/DKK 2023? Menurut data, selama dua tahun terakhir penerbitan PSP telah menyerap US$ 14,5 miliar dari alokasi US$ 20,7 miliar yang disediakan hingga tahun anggaran 2024.

Sisa alokasi PSP yang tersedia hingga 2024 adalah US$ 6,2 miliar, di mana pengadaan kapal fregat FREMM dan kapal selam seperti kelas Scorpene akan bersumber dari sana. Sangat mungkin pula PSP 2023, apabila diterbitkan oleh Menteri Keuangan, akan mengakomodasi pula usulan DRPPLN/DKK 2022 yang belum terpenuhi.

Dalam perkembangan terakhir, Menteri Pertahanan telah mengusulkan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas mengenai usulan tambahan anggaran PLN sebesar US$ 5 miliar. Apabila hal demikian disetujui oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan, maka total alokasi PLN 2024-2024 akan menjadi US$ 25,7 miliar. Pertanyaannya adalah apakah masih tersedia ruang fiskal untuk penambahan PLN bagi Kemenhan?

lagi frustasi sebagian kemakan Turki

 

[Lordimperator]

https://twitter.com/i/web/status/1734532215651078332

Damn