Aku suka sama Belanda dengan DSI (Dienst Speciale Interventie) Polisi-nya. Terorisme itu lebih condong urusan penegak hukum (kecuali di Irak, Syria dll), dan peran militer jelas disitu (M-Squadron Marinir), untuk diperbantukan/BKO-kan ke DSI, bukan militer secara terpisah ngurusin terorisme sendiri. Ada batasannya jelas.
Btw, Marinir diperbantukan untuk kontra-terorisme di Belanda itu precedent-nya penanganan pembajakan kereta De Punt oleh elemen RMS tahun 70an, jaman PLO (PFLP) dan lain-lain juga lagi aktif-aktifnya melakukan pembajakan pesawat. Aku mau nyari lebih dalam tentang kemungkinan RMS itu minta direlokasi ke Benin (pro-Soviet country jaman Cold War), kayak pembajak-pembajak masa itu yang minta direlokasi ke Libya, Aljazair dll.
Atau US NORTHCOM di CONUS (Continental US/AS Daratan). Utamanya emang untuk diperbantukan (support) ke otoritas sipil, walaupun ada juga yang gak untuk perbantuan sipil (murni militer) kayak NORAD sama Coast Guard, khususnya drug interdiction di laut (agak ambigu, tapi jatuhnya pake JIATF DoD).
Kalo masuk militer di Kementerian/Lembaga (K/L) yang emang udah ada sebelumnya masih bisa dimaklumi. Tapi kalo yang disahkan ada frasa “serta kementerian/lembaga lain atas kebijakan Presiden”, ini yang karet.
BNPB (jatah Pati AD), Basarnas (jatah Pati AU) sama Bakamla (jatah Pati AL) masih gapapa lah, Prancis pun pemadam kebakaran Paris (AD) sama Marseille (AL) militer juga, tapi kalo Irjen Kementerian Pertanian TNI aktif gitukan konyol.
www.chosun.com
