.
Kalau udh urusan dengan yg dibawah nya PemKab memang betul seperti itu keadaannya. Bahkan di Jawa Timur aja aparatur yg dibawahnya PemKab gayanya udah macam preman berseragam dinas. Dan mereka berani seperti itu karena memang jauh dari penggawasan, walaupun kalau yg dibawahnya PemKot biasanya sudah ga berani (setidaknya kalau yg di pulau Jawa)
web.facebook.com
I really wanna know who is populist figures of Australia. British they got David Icke, US they got Alex Jones and recent years Republican Congress women MTG, Indonesia you know lah.
Engko ono sing di tinggal kuibaturaja kaya nya bakal spektakular nih , lumayan juga bawaan alutsista nya US army , oshkosh JLTV , Humvee , FMTV, dll.
Log into Facebook
Log into Facebook to start sharing and connecting with your friends, family, and people you know.
Ya kalau kebijakan Ibu Susi kan lebih ke sustainable, ada efek negative bukan menjadikan kebijakan itu buruk seluruhnya. Hampir tidak mungkin bikin kebijakan yg bisa mengakomodir semua kepentingan. Satu cerita dulu tentang gimana nelayan lebih milih terlilit utang kapal rentenir dibandingkan menerima bantuan pemerintah bisa jadi salah satu contoh gimana kebijakan yg bagus malah gagal diterapkan karena mengganggu "kebiasaan" yg ada di masyarakat.Kalau udh urusan dengan yg dibawah nya PemKab memang betul seperti itu keadaannya. Bahkan di Jawa Timur aja aparatur yg dibawahnya PemKab gayanya udah macam preman berseragam dinas. Dan mereka berani seperti itu karena memang jauh dari penggawasan, walaupun kalau yg dibawahnya PemKot biasanya sudah ga berani (setidaknya kalau yg di pulau Jawa)
Pemerintah pusat sendiri juga kalau bikin kebijakan cenderungnya itu tadi "Over Regulation, Over Taxation". Contoh nich, terkait dgn bottom trawler (cantrang) dan bycatch (spesies yg tdk sengaja tertangkap) itu jamannya dulu menterinya Susi udah langsung bawa kebijakannya Greenpeace dan PETA, yang pada akhirnya menimbulkan gesekan antara nelayan tradisional dengan Susi nya. Perlu diketahui, mayoritas nelayan kita itu tradisional yang tidak punya modal kalau harus ngikutin kebijakannya Greenpeace & PETA. Saya katakan disini "kebijakan", karena kalau ibu Susi dulu itu udah seperti corong / jubir nya Greenpeace & PETA. Ga jelas itu yg merumuskan kebijakan siapa, apakah dari intern kementrian atau "pihak asing". Dan gesekan tsb punya efek kita yg di daerah udah seperti jadi daerah koloni aja yg dirusak mata pencahariannya dengan Over Regulation yang hanya bisa iikuti oleh pemain2x bermodal besar (pemain asing). Itu belum lagi seperti industri tembakau yg menghidupi ribuan petani & pekerja yg terus menerus dihajar dengan Over Taxation yg pada dampaknya justru merusak perekoniam lokal dan negara malah tidak mendapat keuntungan pajak (dapat buntung semua). Itu belum lagi belakangan ini udah mulai ada wacana untuk mewajibkan industri lokal untuk mengadopsi "Industry 4.0" Ini sangat konyol karena untuk bisa mengadopsi Industry 4.0 butuh modal yang besar dimana mayoritas industri lokal kita tidak akan mampu dari segi permodalan. Dan tentu saja dampaknya ini industri lokal kita akan digusur oleh "pemain asing" yang bermodal besar. Ga ada bedanya khan dengan cara2x nya Verenigde Oostindische Compagnie
. Mereka dgn income terbatas turun grade jd beli rokok padat karya yg harganya murah, malah ada yg beli tembakau terus linting sendiri. Apa dampaknya malah bikin industri rokok padat karya terbantukan? entah, gue ga pegang data tp kenyataan pola konsumsi di lapangan seperti itu.
Ilustrasi FREMM Bergamini class [RID]
Who lobbied MoF for this? MoD?Sri Mulyani Perbaharui Aturan Bebas 'Biaya' Impor Senjata
Ilustrasi FREMM Bergamini class [RID]
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membebaskan bea masuk senjata dan segala perlengkapan latihan yang digunakan oleh militer dan kepolisian.
Pembebasan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 91 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas PMK nomor 191 tahun 2016 tentang pembebasan bea masuk atas impor persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang serta barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang yang dipergunakan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.
Dalam beleid ini ditetapkan, barang impor yang bebas bea masuk ini adalah barang yang digunakan oleh:
1. Lembaga Kepresidenan
2. Kementerian Pertahanan
3. Markas besar TNI
4. Markas besar Kepolisian RI
5. Badan Intelijen Negara
6. Badan Siber dan Sandi Negara
7. Badan Narkotika Nasional
8. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
"Dan barang yang digunakan dalam kegiatan militer sebagai bagian dari kerja sama militer, berupa latihan militer bersama atau pameran industri pertahanan," tulis beleid tersebut, Jumat (23/7/2021).
Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas impor barang ini maka permohonan harus disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Kepala Kantor Kepabeanan tempat pemasukan barang.
Permohonan disampaikan secara elektronik ke Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Sistem Indonesia National single Window. Jika sistem Indonesia National single Window mengalami gangguan operasional, permohonan bisa disampaikan secara tertulis dengan melampirkan permohonan dalam bentuk salinan cetak.
Selanjutnya, juga melampirkan hasil pindai (scan) dari dokumen asli dalam media penyimpanan data elektronik dalam bentuk salinan digital.
Persetujuan pembebasan bea masuk atas impor tersebut akan disampaikan paling lama 5 jam kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar jika diajukan secara elektronik.
Atau maksimal 3 hari kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar dalam hal permohonan diajukan secara tertulis.
⚓️ CNBC
sen penting ojok sampe ninggal HMMWV ne ae seng di tinggal, percuma kendaraan bosok kui. Kendaraan darat e US mayoritas ga cocok gawe kebutuhan Indonesia soale.Engko ono sing di tinggal kui
Jare mu lak an bro
jare sing jaluk ora mobil keren kui masio mung gawe pajangan ngarep omah sebelah kandang pitek
This one is something wkwk
Whoa 5 jam doang mantab. Hayoo yg suka masukin barang pasti seneng tapi was-was nih. Ada nilai barang masuk dari port of origin, sampe disini dokumen yg di submit nilainya harus sama loh. Yg suka mark up jgn lupa disesuaikan, apalagi dah elektronik gini bisa jadi temuan
Coba yang ringan ringan dulu baca buku karangan dukut imam widodo
