Indonesia Casual Discussion Warkop Indonesia

chibiyabi

Contributor
Messages
540
Reactions
3 475
Nation of residence
Indonesia
Nation of origin
Togo
Jangan membandingkan negara dengan swasta, negara dan perusahaan itu sistem dan hakikatnya berbeda. Bahkan kamu menyebutkan kata 'marketing' itu saja sudah jauh di luar ranah kenegaraan. Sebagai gambaran, apa 'marketing'nya negara? Kemlu? Badan Investasi? Kemenpar? Dari sini saja kelihatan bagaimana negara bekerja dengan bagaimana perusahaan bekerja itu jauh berbeda.

Jika 'Marketing' tidak ada padanannya di Negara, yang diwakilkan satu kementerian, mengapa 'Finance' diwakilkan satu kementerian? Jika fungsi hubungan luar negeri, fungsi pariwisata, dan fungsi penarikan investasi, yang objeknya sama-sama adalah aktor luar negeri, tetapi itu diurus oleh tiga kementerian berbeda. . . . Lalu mengapa fungsi bea cukai (customs), perpajakan (tax), sekaligus penganggaran (budgeting) diurus satu kementerian yang sama?

Dari situ saja sudah keliru! ditambah komentar tentang gaji semakin keliru! kementerian gaji besar bukan berarti mereka yang paling benar! yang dibuktikan dari kondisi itu hanyalah disparitas prioritas penganggaran dan ketimpangan finansial antara satu lembaga dengan lembaga lain di negara ini. Mengambil perbandingan dari swasta tidak membuktikan apa-apa disini, bahkan menekankan lagi bahwa orientasi kita sudah salah, melihat negara dari sisi profit.

Lebih tepat jika membandingkan sistem negara dengan sistem di negara lain, bukan swasta. Di Amerika tidak pernah ada perdebatan mengenai kementerian keuangan menghalangi anggaran pertahanan, karena disana jelas Congress yang memiliki wewenang. Tetapi di Indonesia, Kemenkeu dan bosnya menjadi aktor politik itu sendiri, membuat kebijakan seakan-akan diatas kementerian lain. Di AS juga customs, taxation dan budgeting, diurus oleh lembaga yang berbeda, bukan lembaga yang sama seperti di Kemenkeu.

Maka dari dari itu solusi dari saya simpel:

1. Tendang keluar SM, netralisir kekuatan politik Kemenkeu, maka Reformasi terhadap Kemenkeu bisa dilakukan

2. Pecah Kemenkeu menjadi beberapa lembaga
aici, we found someone butthurt here :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO:
 

RadenSudirman

Well-known member
Messages
341
Reactions
288
Nation of residence
Indonesia
Nation of origin
Indonesia
Tunggu aj periode presiden berikutnya. Siapa tau Bowo terpilih dan dia angkat SM di posisi itu lagi 🤣🤣🤣
Ya silahkan dukung dia kalau mau.

Tapi tentu sangat aneh jika seseorang, yang tidak dipilih dalam pemilu, mendominasi satu jabatan tinggi untuk sekian lama, dan memiliki wewenang diktatorial atas seluruh pemerintahan melalui institusi superpower, malah dibela mati-matian oleh fans-nya hanya karena ketidaktahuan mereka bagaimana pemerintahan bekerja. Indonesia terlalu terobsesi dengan figur "idola".

aici, we found someone butthurt here :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO:
Anda jangan bilang "butthurt" kalau kalah debat!

Ayo sanggah kalau bisa, apakah yang saya katakan salah? tentu saja tidak, wong saya mengalami sendiri kok + memang pendidikan dalam bidang ini. Anda harus membuka pikiran, ya memang realitanya seperti ini, kalau saya bilang tidak ya saya bohong, tapi disini saya berkata jujur + dibuktikan oleh media massa.

Yang butthurt itu mereka yang membela SM. Buktinya? saya loh gak menyerang siapapun selain SM dan rezimnya, lalu kenapa banyak yang tidak terima dan malah menyerang saya secara pribadi? Apakah SM ibu anda makanya anda tidak mau dia dikritik? saya asumsikan tidak.

Kesimpulannya anda secara personal ingin membela SM dan tidak mau dia dikritik, padahal uang pajak anda digunakan untuk memperkaya dia dan dedengkotnya. Ketika dia dan kacungnya salah, maka pantas dikritik, ini negara demokrasi, sah-sah saja untuk mengkritik instansi terutama jika memang kritik itu benar.

Dia itu yang memperlambat modernisasi militer negara anda dengan birokrasi bodohnya yang berat sebelah dan mementingkan wewenang kontrol Kemenkeu daripada tujuan dari masing-masing kementerian dan lembaga. Bukan saya yang harus anda kritik, tapi SM.
 

chibiyabi

Contributor
Messages
540
Reactions
3 475
Nation of residence
Indonesia
Nation of origin
Togo
Ya silahkan dukung dia kalau mau.

Tapi tentu sangat aneh jika seseorang, yang tidak dipilih dalam pemilu, mendominasi satu jabatan tinggi untuk sekian lama, dan memiliki wewenang diktatorial atas seluruh pemerintahan melalui institusi superpower, malah dibela mati-matian oleh fans-nya hanya karena ketidaktahuan mereka bagaimana pemerintahan bekerja. Indonesia terlalu terobsesi dengan figur "idola".


Anda jangan bilang "butthurt" kalau kalah debat!

Ayo sanggah kalau bisa, apakah yang saya katakan salah? tentu saja tidak, wong saya mengalami sendiri kok + memang pendidikan dalam bidang ini. Anda harus membuka pikiran, ya memang realitanya seperti ini, kalau saya bilang tidak ya saya bohong, tapi disini saya berkata jujur + dibuktikan oleh media massa.

Yang butthurt itu mereka yang membela SM. Buktinya? saya loh gak menyerang siapapun selain SM dan rezimnya, lalu kenapa banyak yang tidak terima dan malah menyerang saya secara pribadi? Apakah SM ibu anda makanya anda tidak mau dia dikritik? saya asumsikan tidak.

Kesimpulannya anda secara personal ingin membela SM dan tidak mau dia dikritik, padahal uang pajak anda digunakan untuk memperkaya dia dan dedengkotnya. Ketika dia dan kacungnya salah, maka pantas dikritik, ini negara demokrasi, sah-sah saja untuk mengkritik instansi terutama jika memang kritik itu benar.

Dia itu yang memperlambat modernisasi militer negara anda dengan birokrasi bodohnya yang berat sebelah dan mementingkan wewenang kontrol Kemenkeu daripada tujuan dari masing-masing kementerian dan lembaga. Bukan saya yang harus anda kritik, tapi SM.
dari nada kata kata anda sudah kelihatan, at least anda salah satu org yg bersentuhan langsung dengan kebijakan SM, klo memang SM sedemikian tidak pantas duduk di kemenkeu, mengapa SM itu pilihan menkeu sejak jaman SBY dengan segala pertimbangan teknokratnya, pilihan dan kepercayaan juga dijaman jokowi, dua sosok yg bertolak belakang dari gaya kepemimpinan, namun nyatanya jadi kepercayaan dua org presiden RI. dan jangan salah, pembelian Rafale, meskipun baru dibayar belum 2/3nya juga adalah single item purchase alutsista terbesar sepanjang sejarah indonesia dan itu dijaman SM, itu dari sisi militer., dimana memperlambatnya. sudah saya bilang org org kemenhan itu kurang determinasi dalam memperjuangkan anggarannya, kalah sama saudara muda korps coklat

klo dibilang negara ga bisa diposisikan kyk perusahaan ya itu pilihan anda, wong anda identifikasi katanya negara ga punya marketing, BKPM itu apa, tukang nyari investasi itu yg jelas nyari duit, belum lagi menlu, kemenpar dll, ada fungsi marketingnya.

yg ngatakan gaji besar tapi tidak benar ya anda dan perspektif anda. toh ternyata kemenkeu dengan semua kewenangannya jebol juga sama 08 untuk pengadaan rafale.
 

Umigami

Experienced member
Moderator
Indonesia Moderator
Messages
6,424
Reactions
5 5,239
Nation of residence
Indonesia
Nation of origin
Indonesia
Di Amerika tidak pernah ada perdebatan mengenai kementerian keuangan menghalangi anggaran pertahanan, karena disana jelas Congress yang memiliki wewenang. Tetapi di Indonesia, Kemenkeu dan bosnya menjadi aktor politik itu sendiri, membuat kebijakan seakan-akan diatas kementerian lain.
Berkaca dari tank Leo saga bertahun-tahun yang lalu kayaknya lebih suka sekarang yang ngatur2 lebih ke Kemenkeu daripada DPR.

Kalau sama kemenkeu paling debatnya ada duit apa kagak, dah itu doang.

Dulu waktu DPR punya kekuatan lebih, ributnya Leo ambles lah, gak perlu lah, bahkan sampai nyetir tipe alutsista apa yang mau dibeli (tank rusia atau bulat dari ukraina waktu itu). Kebanyakan pesanan disana!

Yakin saya kalau sekarang DPR masih pegang power lebih, tuh Rafale sama Eagle 2 gak bakal masuk list, dorongan buat beli Flanker bakal besar banget.
 

Lordimperator

Experienced member
Moderator
Indonesia Correspondent
Indonesia Moderator
Messages
5,002
Reactions
3 2,856
Nation of residence
Indonesia
Nation of origin
Indonesia
Yakin saya kalau sekarang DPR masih pegang power lebih, tuh Rafale sama Eagle 2 gak bakal masuk list, dorongan buat beli Flanker bakal besar banget.
Jangan lupa kemarin ada yg bilang meriam naval 127 mm sudah obsolote...
 

chibiyabi

Contributor
Messages
540
Reactions
3 475
Nation of residence
Indonesia
Nation of origin
Togo
Berkaca dari tank Leo saga bertahun-tahun yang lalu kayaknya lebih suka sekarang yang ngatur2 lebih ke Kemenkeu daripada DPR.

Kalau sama kemenkeu paling debatnya ada duit apa kagak, dah itu doang.

Dulu waktu DPR punya kekuatan lebih, ributnya Leo ambles lah, gak perlu lah, bahkan sampai nyetir tipe alutsista apa yang mau dibeli (tank rusia atau bulat dari ukraina waktu itu). Kebanyakan pesanan disana!

Yakin saya kalau sekarang DPR masih pegang power lebih, tuh Rafale sama Eagle 2 gak bakal masuk list, dorongan buat beli Flanker bakal besar banget.
org ekonomi itu sudah pasti sangat tidak suka dengan yg namanya sunk cost, dananya yg hakekatnya hanya dibuang buang tanpa multiplier effect ke roda ekonomi, dan alutsista itu sunk cost yg guede banget. efek ekonominya kecil.

Dan kenapa determinasi org kemenhan rendah dalam memperjuangkan anggarannya, karena dari dulu sampai sekarang mereka hanya mengandalkan cukong alutsista untuk lobi ke sana kemari, bukan mereka sendiri yg merancang strategi untu memajukan anggarannya. masih ingat perintah presiden untuk tidak menggunakan pihak ketiga, diperhalus sebagai konsultan sekarang, nyatanya sekarang masih saja, nexter make, kasus heli vvip pake pihak ketiga juga..ini bukti sahih ga mandiri dalam hal ngejar anggaran, lebih senang disopiri...
 

RadenSudirman

Well-known member
Messages
341
Reactions
288
Nation of residence
Indonesia
Nation of origin
Indonesia
SM itu pilihan menkeu sejak jaman SBY dengan segala pertimbangan teknokratnya, pilihan dan kepercayaan juga dijaman jokowi, dua sosok yg bertolak belakang dari gaya kepemimpinan, namun nyatanya jadi kepercayaan dua org presiden RI.
Jawabannya simpel: Stabilitas

Stabilitas dalam urusan keuangan, sudah itu saja. Stabil tentu belum tentu berarti "dinamis", apalagi "cepat", dan jelas tidak "decisive". Jika saya mau menyimpan dan menginvestasikan uang saya dan ingin keselamatan uang itu terjamin, saya cenderung akan memperkerjakan bendahara yang stabil dan konsisten, yang mampu menjaga aliran uang di treasuri saya. Ya dia memang akan mampu dalam hal itu.

Tetapi bagaimana jika anak saya ingin membeli mobil? pastinya ini akan dipandang sebagai sesuatu dengan biaya besar dan cenderung rugi. Tetapi bendahara saya ini orangnya kaku, sangat sulit mau memberi anak saya uang untuk membeli mobil, terutama mobil itu aset yang tidak menguntungkan. Anak saya ujungnya cuma bisa debat dengan bendahara itu, atau cuma dikasih uang receh yang cukup untuk membeli mobil bekas dengan spare part seadanya. Anak mungkin akan kesal dengan situasi ini, Bendahara ini cuma pekerja, untuk kepentingan keluarga itu, tetapi mengapa kesannya dia memiliki wewenang atas uang treasuri melebihi anak juragan yang ingin membeli mobil ini?

Bisa diambil gambaran dari analogi ini.

klo dibilang negara ga bisa diposisikan kyk perusahaan ya itu pilihan anda, wong anda identifikasi katanya negara ga punya marketing, BKPM itu apa, tukang nyari investasi itu yg jelas nyari duit, belum lagi menlu, kemenpar dll, ada fungsi marketingnya.
Ya berarti anda setuju Kemenkeu layak dipecah. Kemlu, BKPM, dan Kemenpar itu independen satu sama lain dengan institusi dan pimpinan sendiri-sendiri. Maka Kemenkeu juga semestinya seperti itu, dipecah menjadi beberapa instansi, bukan satu saja.
 

Umigami

Experienced member
Moderator
Indonesia Moderator
Messages
6,424
Reactions
5 5,239
Nation of residence
Indonesia
Nation of origin
Indonesia
org ekonomi itu sudah pasti sangat tidak suka dengan yg namanya sunk cost, dananya yg hakekatnya hanya dibuang buang tanpa multiplier effect ke roda ekonomi, dan alutsista itu sunk cost yg guede banget. efek ekonominya kecil.

Dan kenapa determinasi org kemenhan rendah dalam memperjuangkan anggarannya, karena dari dulu sampai sekarang mereka hanya mengandalkan cukong alutsista untuk lobi ke sana kemari, bukan mereka sendiri yg merancang strategi untu memajukan anggarannya. masih ingat perintah presiden untuk tidak menggunakan pihak ketiga, diperhalus sebagai konsultan sekarang, nyatanya sekarang masih saja, nexter make, kasus heli vvip pake pihak ketiga juga..ini bukti sahih ga mandiri dalam hal ngejar anggaran, lebih senang disopiri...
"Bu, Kapal CG china banyak wira-wiri di laut natuna, kita jadi susah buka sumur minyak disana, beliin Frigate yang lebih capable dong? 🥺 "
 

RadenSudirman

Well-known member
Messages
341
Reactions
288
Nation of residence
Indonesia
Nation of origin
Indonesia
Berkaca dari tank Leo saga bertahun-tahun yang lalu kayaknya lebih suka sekarang yang ngatur2 lebih ke Kemenkeu daripada DPR.

Kalau sama kemenkeu paling debatnya ada duit apa kagak, dah itu doang.

Dulu waktu DPR punya kekuatan lebih, ributnya Leo ambles lah, gak perlu lah, bahkan sampai nyetir tipe alutsista apa yang mau dibeli (tank rusia atau bulat dari ukraina waktu itu). Kebanyakan pesanan disana!

Yakin saya kalau sekarang DPR masih pegang power lebih, tuh Rafale sama Eagle 2 gak bakal masuk list, dorongan buat beli Flanker bakal besar banget.
Pendapat saya sih, kita butuh badan anggaran khusus untuk Kepresidenan. Di AS ada Office of Management and Budget, yang melekat pada Kepresidenan. Ini menurut saya lebih fair karena memiliki wewenang atas nama Presiden secara langsung.

Yang kurang dari pemerintahan saat ini itu Presiden kita, bukan orang yang punya visi di bidang Hankam. Jadi bawahannya terus yang carry, jadi hasilnya macam-macam. Kepolisian senjatanya tidak kompleks, dan kebetulan di angkatan ini kualitas perwiranya cukup baik (dalam hal teknis, bukan moral ya), makanya modernisasinya cukup memuaskan. Di sisi lain, TNI dan Kemhan seringkali ada ketidakcocokan, ataupun lambat dalam kesepakatan, dan di dalam TNI sendiri ada beda pendapat, seperti waktu Panglima dan KASAD tidak akur. Modernisasi akan lambat jika situasinya begini terus + masalah anggaran.

Presiden seharusnya memiliki posisi yang dominan untuk menjadi arbitrator dan memutuskan perkara-perkara strategis Hankam bagi bawahannya. Sayangnya Presiden saat ini, bukan tipe orang yang begitu peduli tentang hal semacam ini.
 

Van Kravchenko

Contributor
Indonesia Correspondent
Messages
1,285
Reactions
2 872
Nation of residence
Indonesia
Nation of origin
Indonesia
1. Tendang keluar SM, netralisir kekuatan politik Kemenkeu, maka Reformasi terhadap Kemenkeu bisa dilakukan
Kok aku bingung ya, semisal SM out akankah ada kandidat yang lebih baik yang bisa menggantikan dia ? Kalau ada yg muda sih.
 

schuimpjes

Experienced member
Messages
2,512
Reactions
3 1,569
Nation of residence
Indonesia
Nation of origin
Indonesia
Kok aku bingung ya, semisal SM out akankah ada kandidat yang lebih baik yang bisa menggantikan dia ? Kalau ada yg muda sih.
Orang-orang di puncak bank. Kalo bisa World Bank (Group) kayak SM.

Israel malah pernah Menteri Keuangan gak lulus SMA, Yair Lapid. Walau gak lulus SMA gitu, dia termasuk politisi yang paling kaya atau malah mungkin paling kaya di Israel lol.
 

Umigami

Experienced member
Moderator
Indonesia Moderator
Messages
6,424
Reactions
5 5,239
Nation of residence
Indonesia
Nation of origin
Indonesia
Indonesia: Informasi bocor gara-gara dokumen jadi nasi bungkus.

US:
 

Follow us on social media

Top Bottom