Indonesia Casual Discussion Warkop Indonesia

Madokafc

Experienced member
Think Tank Analyst
DefenceHub Diplomat
Messages
5,903
Reactions
4 10,020
Nation of residence
Indonesia
Nation of origin
Indonesia
327153663_1144935502833996_3621492157949686263_n.jpg


Selamat pagi Indonesia by Haruka Nakagawa
 

morningstar

Experienced member
Messages
2,136
Reactions
3 1,386
Nation of residence
Indonesia
Nation of origin
Indonesia
Remember a guy that i was talked about few weeks ago named Soedjatmoko? I just knew today that he and people from Siasat magazine’s Gelanggang and its successor Manifes Kebudayaan were allegedly part of or at least worked with CIA’s Congress for Cultural Freedom (CCF).
 

Madokafc

Experienced member
Think Tank Analyst
DefenceHub Diplomat
Messages
5,903
Reactions
4 10,020
Nation of residence
Indonesia
Nation of origin
Indonesia
Hmm, i am still wondering it is feasible for the US to review, revive and Grant several type of their aircraft in the boneyard to Ukraine, A6 intruder, S3 Viking, F-16 A/B C/D, A10 , F15 C/D, F4/II phantom, and so on.
 

Madokafc

Experienced member
Think Tank Analyst
DefenceHub Diplomat
Messages
5,903
Reactions
4 10,020
Nation of residence
Indonesia
Nation of origin
Indonesia
Mine prediction for future Falconovsky and Eagleslav camo version of UAF.

Aggressors.jpg
18th_Aggressor_Squadron_-_F-16C_86-0351.jpg
 

morningstar

Experienced member
Messages
2,136
Reactions
3 1,386
Nation of residence
Indonesia
Nation of origin
Indonesia
US has permitted to train Ukrainian pilots on US made fighter jets, so sending US made fighter jets is just a matter of time. I think 2024 is the fastest time they send it. Even if Ukraine won before 2024, US will still send their jets anyway, so they still needs to train the pilots first. It's a no-brainer for long term Ukraine security issue.

Adam Kinzinger in House brought up this very bill lol, now he is not there anymore. House already authorized it, wait for senate now, because US is bicameral.

I’m sure MTG was not for this bill. Only 2 parties (or alignments) in Congress, but each one has broad views that sometimes conflicting eventhough from same party.

Edit: Respect for his NAFO involvement 🫡
 
Last edited:

this is crunch

Contributor
Messages
649
Reactions
4 617
Nation of residence
Indonesia
Nation of origin
Indonesia
Indonesia jika perang kira-kira warganya bakal gini juga? Apakah akan ad banyak sukarelawan volunteer dari luar negeri yang mau membantu warga indonesia?

Dengan keadaan yg sekarang, klo Indonesia perang dengan negara lain dan Indonesia tidak dapat bantuan senjata dan non-senjata dari negara lain, kayaknya kita bakal fucked up banget.
How dare you forgot about our reserve forces

images (24).jpeg
images (25).jpeg
 

RadenSudirman

Well-known member
Messages
341
Reactions
288
Nation of residence
Indonesia
Nation of origin
Indonesia
I have told everyone about this since the beginning, but got flamed for it

Every. Single. Time . . . I announce some opinion or insight, it tend to be rejected, until some months or years later it become reality and proven by trusted media.

Alas, as long as SM is not kicked out, and Kemenkeu reformed, broken up into several obedient agencies, instead of like the current bossy superpower ministry, there will be no hope for our Defense modernization to ever get sufficient funding.
 

this is crunch

Contributor
Messages
649
Reactions
4 617
Nation of residence
Indonesia
Nation of origin
Indonesia
Indonesia jika perang kira-kira warganya bakal gini juga?
Menurut sepengetahuanku yang awam, secara hukum, dalam Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa kita punya strategi Sistem Pertahanan Rakyat Semesta, TNI sebagai unsur utama pertahanan dan keamanan negara dari ancaman luar, POLRI sebagai unsur utama pertahanan dan keamanan dari ancaman dalam negeri, dan rakyat sebagai unsur cadangan.

Pengimplementasian strategi SISHANKAMRATA juga masih sangat terbatas, cuman berupa sosialisasi sebagai materi pelajaran PKN SMA, pendidikan Bela Negara di level kampus, dan KOMCAD, dan bela negara dan komcad pun nggak wajib, nggak kaya di Korsel yang semua orang umur 18-28 tahun wajib militer selama kurang lebih 2 tahun.

Disisi lain, melihat budaya warga Indonesia, kita kenal konsep gotong royong ( walo jaman sekarang udah pada gengsian mau acara gotong royong, mending main game ama yutuban dirumah daripada cape cape angkut angkut barang :( ) gotong royong di kita tu menurutku berlaku buat semua hal, bangun mesjid, bersih bersih, bahkan keroyokan nan tawuran kan termasuk gotong royong ya ga (hehe). Tapi bukan berarti warga kekinian udah ga pada bisa gotong royong, menurutku selama narasi yang disebarkan ke warga itu menarik, mereka pasti antusias, termasuk dalam hal perang.

Namun perlu diingat, sejauh jauhnya peran SISHANKAMRATA tu bukan berarti semua bisa angkat senjata ke medan laga, tetep yang main duluan tu TNI-POLRI, Sishankamrata nya warga mungkin paling jauh sampe logistik dan zeni. Tapi kalo udah mobilisasi massa yah beda lagi ceritanya.


Unsur unsur yang aku pastikan bakal terlibat dalam antusiasme tinggi tu diantaranya kaya organisasi
Pramuka
Mahasiswa dan Aktivis
Ormas bertitle agama
nah tapi gak tau kalo ormas ormas jalanan pada mau ikut perang apa enggak, jangan jangan cuman berani perang wilayah parkir ama keamanan doang :(

Apakah akan ad banyak sukarelawan volunteer dari luar negeri yang mau membantu warga indonesia?
Mungkin kalo yang perang tu negara Islam, malahan kita yang jadi pengimpor komoditas sukarelawan perang.
 

Umigami

Experienced member
Moderator
Indonesia Moderator
Messages
5,992
Reactions
5 4,848
Nation of residence
Indonesia
Nation of origin
Indonesia
Menit 26:59 Perun ngejek sistem logistik Rusia karena di tahun 2023 masih ada angkatan bersenjata yang sistem logistiknya belum sepenuhnya pakai pallet, sama seperti TNI HAHAHAHA 🤣🤣

Kayaknya AU sudah pakai di Herkules
 

chibiyabi

Contributor
Messages
489
Reactions
3 411
Nation of residence
Indonesia
Nation of origin
Togo
I have told everyone about this since the beginning, but got flamed for it

Every. Single. Time . . . I announce some opinion or insight, it tend to be rejected, until some months or years later it become reality and proven by trusted media.

Alas, as long as SM is not kicked out, and Kemenkeu reformed, broken up into several obedient agencies, instead of like the current bossy superpower ministry, there will be no hope for our Defense modernization to ever get sufficient funding.
ya ga gitu juga, di perusahaan swasta, finance,dan accounting itu sudah fitrahnya menjadi departemen yag paling rewel dan bossy, meskipun untuk salary ada pesaingnya yaitu marketing. tapi ya memang harus seperti itu, negara itu organisasi yg sangat komplek membutuhkan pengaturan keuangan yg ketat, ingat yg perlu digaji itu jutaan orang, cashflow berantakan, siap siap rusuh. dan di jaman SM, Darmin Nasution, banyak kemajuan dalam hal tata kelola keuangan negara

Sudah tugas departemen pelaksana untuk berjuang agar anggaran departemennya menjadi prioritas untuk dianggarkan. ibaratnya kudu berani maen sikut dengan dept lain, jangan pasrah lalu mengatakan "pengadaan alustsista mengikuti kondisi keuangan negara", itu mah entah bodo amat yg penting udah njabat, pinter tapi kurang determinasi, atau sudah punya zona nyaman menjadi raja kecil dipojokkan sebuah rumah bernama negara, dan tidak perduli bahwa pojokkan itu yg punya peran penting eksis dan bertahan tidaknya rumah berupa negara itu.
 

RadenSudirman

Well-known member
Messages
341
Reactions
288
Nation of residence
Indonesia
Nation of origin
Indonesia
ya ga gitu juga, di perusahaan swasta, finance,dan accounting itu sudah fitrahnya menjadi departemen yag paling rewel dan bossy, meskipun untuk salary ada pesaingnya yaitu marketing. tapi ya memang harus seperti itu, negara itu organisasi yg sangat komplek membutuhkan pengaturan keuangan yg ketat, ingat yg perlu digaji itu jutaan orang, cashflow berantakan, siap siap rusuh. dan di jaman SM, Darmin Nasution, banyak kemajuan dalam hal tata kelola keuangan negara

Sudah tugas departemen pelaksana untuk berjuang agar anggaran departemennya menjadi prioritas untuk dianggarkan. ibaratnya kudu berani maen sikut dengan dept lain, jangan pasrah lalu mengatakan "pengadaan alustsista mengikuti kondisi keuangan negara", itu mah entah bodo amat yg penting udah njabat, pinter tapi kurang determinasi, atau sudah punya zona nyaman menjadi raja kecil dipojokkan sebuah rumah bernama negara, dan tidak perduli bahwa pojokkan itu yg punya peran penting eksis dan bertahan tidaknya rumah berupa negara itu.
Jangan membandingkan negara dengan swasta, negara dan perusahaan itu sistem dan hakikatnya berbeda. Bahkan kamu menyebutkan kata 'marketing' itu saja sudah jauh di luar ranah kenegaraan. Sebagai gambaran, apa 'marketing'nya negara? Kemlu? Badan Investasi? Kemenpar? Dari sini saja kelihatan bagaimana negara bekerja dengan bagaimana perusahaan bekerja itu jauh berbeda.

Jika 'Marketing' tidak ada padanannya di Negara, yang diwakilkan satu kementerian, mengapa 'Finance' diwakilkan satu kementerian? Jika fungsi hubungan luar negeri, fungsi pariwisata, dan fungsi penarikan investasi, yang objeknya sama-sama adalah aktor luar negeri, tetapi itu diurus oleh tiga kementerian berbeda. . . . Lalu mengapa fungsi bea cukai (customs), perpajakan (tax), sekaligus penganggaran (budgeting) diurus satu kementerian yang sama?

Dari situ saja sudah keliru! ditambah komentar tentang gaji semakin keliru! kementerian gaji besar bukan berarti mereka yang paling benar! yang dibuktikan dari kondisi itu hanyalah disparitas prioritas penganggaran dan ketimpangan finansial antara satu lembaga dengan lembaga lain di negara ini. Mengambil perbandingan dari swasta tidak membuktikan apa-apa disini, bahkan menekankan lagi bahwa orientasi kita sudah salah, melihat negara dari sisi profit.

Lebih tepat jika membandingkan sistem negara dengan sistem di negara lain, bukan swasta. Di Amerika tidak pernah ada perdebatan mengenai kementerian keuangan menghalangi anggaran pertahanan, karena disana jelas Congress yang memiliki wewenang. Tetapi di Indonesia, Kemenkeu dan bosnya menjadi aktor politik itu sendiri, membuat kebijakan seakan-akan diatas kementerian lain. Di AS juga customs, taxation dan budgeting, diurus oleh lembaga yang berbeda, bukan lembaga yang sama seperti di Kemenkeu.

Maka dari dari itu solusi dari saya simpel:

1. Tendang keluar SM, netralisir kekuatan politik Kemenkeu, maka Reformasi terhadap Kemenkeu bisa dilakukan

2. Pecah Kemenkeu menjadi beberapa lembaga
 

Follow us on social media

Top Bottom