schuimpjes
Experienced member
- Messages
- 2,600
- Reactions
- Nation of residence
-
- Nation of origin
-
Kompetisi antara dua nilai di dunia sekarang, yang mana negara-negara Barat megang nilai post-WW2 rules based order dan lawannya yang berusaha untuk dapetin apa yang mereka mau pake kekuatan yang lebih besar ngelawan kekuatan lebih kecil, resembled dunia tanpa aturan pra-Wilsonian Internationalism ini buat AS khususnya harus berpikir ulang tentang gimana kompetisi ini harus dijalankan.
China contohnya, mereka mau dapetin kepentingan mereka yaitu legitimasi di Laut China Selatan atau Taiwan dengan cara yang beneath the threshold of open conflict. Mereka pelan-pelan berkelakuan seakan laut di dalam 9–Line itu punya mereka dengan ngirim Coast Guard dan Milisi Laut nya ke wilayah laut yang di-klaim, sekali lagi, seakan laut itu punya mereka sendiri. Make economic statecraft untuk ngumpulin sebanyak-banyaknya negara untuk dukung mereka di panggung-panggung Internasional, yang salah satu imbasnya Pemerintah Taiwan (ROC) tambah dianggap gak punya legitimasi di Taiwan karena satu-satunya China yang sah itu PRC (RRC). Mereka bisa berbuat apa aja di Taiwan karena itu wilayah mereka.
Lebih besar lagi, mereka bisa aja buat rules based order dan institusinya, PBB, jadi gak dianggep lagi kalo pihak-pihak yang megang nilai rules based order kalah saing. Buat tatanan dunia baru yang mana menguntungkan negara-negara kuat dan gak ngasih jaminan atau kesempatan keamanan ke yang lebih lemah, mereka bisa berbuat apapun semau mereka kayak kebijakan mereka di dalam negeri, buat tatanan dunia baru yang in favor ke nilai otoritarian mereka.
Gimana-gimana, rules based order lewat UN yang kadang dianggep berat sebelah ke Barat, sebenernya gak selalu menguntungkan untuk Barat. Hasilnya berdasarkan voting negara-negara anggota (UNGA) dengan pengecualian di UNSC yang mana ada 5 negara punya veto power.
Dengan ancaman rusaknya rules based order itu, harus ada cara melihat gimana sebenernya kompetisi ini sekarang dijalankan. Kompetisi ini ngelibatin lebih sedikit konflik konvensional, karena pihak yang mau ngerusak rules based order lebih hati-hati dan berusaha menang lewat cara di bawah threshold of open conflict.
Dipake lah economic statecraft, yang mana negara-negara berkembang dikasih keringanan-keringanan lewat BRI contohnya. Hal ini bisa dianggep sama kayak China melakukan pemboman atau invasi, salah satu usaha mereka untuk menang perang yang bertujuan untuk nambah negara pendukung mereka.
Dari AS untuk menganalisa dan memformulasikan kebijakan perang baru ini keluarlah DoD Irregular Warfare Center. Lingkupnya luas, bukan cuman kekuatan militer aja.
Indonesia? Sejak kapan Indonesia peduli soal kayak gitu? Yang penting national interest kita kayak ekonomi, sumber daya manusia dll semakin baik dan integritas teritorial tetap terjaga, walaupun entah apa alasannya Perjanjian Maritim RI-China beberapa waktu lalu yang mengakui (melegitimasi) klaim sepihak China.
China contohnya, mereka mau dapetin kepentingan mereka yaitu legitimasi di Laut China Selatan atau Taiwan dengan cara yang beneath the threshold of open conflict. Mereka pelan-pelan berkelakuan seakan laut di dalam 9–Line itu punya mereka dengan ngirim Coast Guard dan Milisi Laut nya ke wilayah laut yang di-klaim, sekali lagi, seakan laut itu punya mereka sendiri. Make economic statecraft untuk ngumpulin sebanyak-banyaknya negara untuk dukung mereka di panggung-panggung Internasional, yang salah satu imbasnya Pemerintah Taiwan (ROC) tambah dianggap gak punya legitimasi di Taiwan karena satu-satunya China yang sah itu PRC (RRC). Mereka bisa berbuat apa aja di Taiwan karena itu wilayah mereka.
Lebih besar lagi, mereka bisa aja buat rules based order dan institusinya, PBB, jadi gak dianggep lagi kalo pihak-pihak yang megang nilai rules based order kalah saing. Buat tatanan dunia baru yang mana menguntungkan negara-negara kuat dan gak ngasih jaminan atau kesempatan keamanan ke yang lebih lemah, mereka bisa berbuat apapun semau mereka kayak kebijakan mereka di dalam negeri, buat tatanan dunia baru yang in favor ke nilai otoritarian mereka.
Gimana-gimana, rules based order lewat UN yang kadang dianggep berat sebelah ke Barat, sebenernya gak selalu menguntungkan untuk Barat. Hasilnya berdasarkan voting negara-negara anggota (UNGA) dengan pengecualian di UNSC yang mana ada 5 negara punya veto power.
Dengan ancaman rusaknya rules based order itu, harus ada cara melihat gimana sebenernya kompetisi ini sekarang dijalankan. Kompetisi ini ngelibatin lebih sedikit konflik konvensional, karena pihak yang mau ngerusak rules based order lebih hati-hati dan berusaha menang lewat cara di bawah threshold of open conflict.
Dipake lah economic statecraft, yang mana negara-negara berkembang dikasih keringanan-keringanan lewat BRI contohnya. Hal ini bisa dianggep sama kayak China melakukan pemboman atau invasi, salah satu usaha mereka untuk menang perang yang bertujuan untuk nambah negara pendukung mereka.
Dari AS untuk menganalisa dan memformulasikan kebijakan perang baru ini keluarlah DoD Irregular Warfare Center. Lingkupnya luas, bukan cuman kekuatan militer aja.
Indonesia? Sejak kapan Indonesia peduli soal kayak gitu? Yang penting national interest kita kayak ekonomi, sumber daya manusia dll semakin baik dan integritas teritorial tetap terjaga, walaupun entah apa alasannya Perjanjian Maritim RI-China beberapa waktu lalu yang mengakui (melegitimasi) klaim sepihak China.
